Heboh kasus susu formula bayi yang mengandung melamin di Cina baru-baru yang merenggut satu korban jiwa dan puluhan (50) bayi menderita batu ginjal (GATRA No.45 Tahun XIV; 24 September 2008 hal. 40-41) mengingatkan saya kepada kasus yang hampir sama yang terjadi di negeri ini. Bedanya, kalau yang di Cina yang sengaja dimasukkan adalah zat melamin, yang pernah menghebohkan di negeri ini adalah bakteri sakazaki yang mengontaminasi puluhan merk susu formula bayi. Bedanya lagi, ksus sakazaki “menghilang” dengan sendirinya bagai sebuah misteri berselimut kabut pekat konflik kepentingan (yang jelas bukan kepentingan rakyat!)

Pembagian zakat di rumah Haji Syaichon di Pasuruan layak disebut sebagai sebuh ironi dan tragedy walaupun tidak bisa dipaksakan dengan sebutan sebagai zakat maut atau zakat berdarah. Saya cenderung menyebutnya sebagi sebuah tragedy dan ironi karena justru dari peristiwa ini kita bisa melihat dan mengakui bahwa sebenarnya masih sangat banyak orang miskin di negeri ini yang rela dan mau berdesak-desakan dan berhimpitan “hanya” untuk mendapatkan zakat senilai tidak lebih dari Rp50.000 (Kompas menyebutkan angka Rp20.000 sedangkan Jawa Pos Rp 30.000). Yang penting bukan berapa besarnya, tetapi fakta bahwa jumlah orang miskin di negeri ini pasca kenaikan harga BBM bukan semakin berkurang dengan dibaginya BLT seperti yang dikatakan oleh SBY dalam pidato kenegaraan. Tragis dan ironis, karena justru ketika para Ibu berjuang untuk mendapatkan zakat, malah 21 dari mereka harus terampas hidupnya secara paksa oleh desakan massa.

Dari peristiwa ini yang paling menggelitik hati dan nurani saya adalah fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan pembagian zakat yang menimbulkan jatuhnya korban adalah perbuatan sekali lagi PERBUATAN HARAM. Tidak bermaksud berpihak kepada siapapun dan demi kepentingan apapun saya menyatakan kurang sependapat dengan fatwa MUI untuk meyikapi tragedy zakat Pasuruan. Ada beberapa alasan dibalik sikap dan pendapat saya terhadap fatwa MUI Jawa Timur ini.

Seperti kita ketahui bersama bahwa inti demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pun begitu, apakah bisa dibenarkan, atau, dapatkah demokrasi itu diartikan sebagai vox populi Dei? Tentunya tidak dan bukan seperti itu demokrasi harus dimaknai bukan?
Pertanyaannya sekarang, apakah demokrasi selalu identik dengan kekuasaan di tangan rakyat? Bagi saya paling tidak jawabannya adalah,”ya”. Pengertiannya, rakyatlah pemilik mutlak kekuasaan yang suaranya disalurkan lewat parlemen. But, tapi apakah memang benar parlemen adalah pengejawantahan dari rakyat? Saya menjawab ya dan tidak. Kok?

Masih adakah kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini dalam arti yang sesungguhnya dan sebanarnya di negeri ini? Ataukah kebebasan beragama dan menganut keyakinan (yang dianggap sesat karena berbeda dari yang diyakini banyak orang/mainsteram [?]) dengan penuh kemerdekaan hanyalah slogan pemanis dan racun yang membiuskan? Ataukah, apa yang selalu digembar-gemborkan selama ini hanyalah kepalsuan dan sangkar emas? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa kita jawab dengan meminjam potongan syair lagu yang dinyanyikan Ari Laso,” Mana kutahu…..?

“O..o..kamu ketahuan, korupsi lagi.” Mungkin petikan syair lagu ini bisa kita jadikan cermin untuk menilai apa yang dialami oleh kantor (tentu saja bukan gedungnya tetapi orang-orang yang ada di dalamnya) bea cukai pada Jumat 30 Mei 2008. Mereka tertangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) secara berjemaah dan kolektif menerima suap. Intinya, sinyalemen yang berkembang luas di masyarakat bahwa lembaga ini-bea cukai adalah salah satu sarang koruptor.