Kita Bersikap, Google pun Keder

Posted: April 14, 2008 in Uncategorized
Tags: , , ,

Google, “pendekar” kelas wahid di dunia maya ternyata tidak “sakti-sakti” amat. Buktinya, ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk memblokir YOU TUBE, salah satu  “outlet” Google di dunia maya karena telah menanyangkan film fitna yang menimbulkan keresahan dikalangan saudara-saudara muslim di selurh penjuru dunia, para petinggi Google pun dibuat “keder”. 

Dalam konferensi pers yang diadakan di gedung DEPKOMINFO, Menkominfo menunjukkan surat atau lebih tepatnya respon para petinggi jawara search engine tersebut menyikapi keputusan pemerintah Indonesia (Caption Berita/ Foto di Jawa Pos edisi 12 April 1974 hal 3).  Para petinggi perusahaan kelas wahid di dunia maya tersebut menawarkan alternative untuk memblok para pengguna dari Indonesia untuk memasuki content-content  yang tidak sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Hebat. Hebat? Ya, hebat.  Sebuah sikap sedang ditunjukkan dan sebuah reaksi atau tepatnya lobi win-win dilakukan demi mempertahankan ceruk pasar dan konsumen. Dari kasus ini, saya secara pribadi melihat sedikitnya dua hal yang bisa kita pelajari sebagai bangsa dan pebisnis.

 

Tunjukkan Sikap Tegas

Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui kementrian Komunikasi dan informasi benar-benar merupakan tindakan dan langkah berani.  Sikap-sikap seperti inilah, ketika berhadapan dengan sikap dan intervensi pihak luar/asing, yang seharusnya diambil oleh pemerintah.  Bukankah selama ini, pemerintah kita kurang bisa bertindak tegas dan cenderung mengalah kepada pihak asing ketika mereka mulai mengutak-utik kehidupan kita sebagai bangsa secara menyeluruh. Berapa kali, dengan mengatasnamakan kepentingan nasional kita terpaksa mengorbankan bangsa sendiri demi mempertahankan investasi asing. Kasus teluk Buyat adalah salah satu contoh kelemahan pemerintah dalam bertindak dan bersikap terhadap pihak dan kepentingan asing. Lepasnya Sipadan dan Ligitan juga adalah salah satu dari sekian banyak penundukan diri yang berlebihan kepada kepentingan asing.  Selain itu, penjualan asset-aset nasional juga mencerminkan hal ini.

Kembali kepada sikap dan menyikapi Google. Depkominfo yang saat ini dikemudikan oleh Bapak M. Nuh kelihatan lebih cerdas dan berani (bukan hanya dengan bangsa sendiri).  Sikap dan “ancaman”  pemblokiran YOU TUBE  ternyata membuat nyali  Google “keder”.  Saya sangat yakin “keder”nya Google ini hanyalah karena alasan tidak mau kehilangan market yang saat ini ada dan yang potensial untuk masa-masa berikutnya.  Google bukan company kecil yang tidak punya duit tetapi sebaliknya. Tentunya dengan apa yang dimilikinya, penguasa dunia maya tersebut bisa melakukan banyak hal termasuk lobi-lobi offline dan menitipkan pesan sponsor kepada pihak-pihak yang kontra dengan Indonesia. Namun begitu, ketegasan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah membuat mereka berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan “bodoh”. Dari sini sangat jelas kalau sikap yang jelas dan tegas memperkecil ruang gerak para raksasa untuk menekan dan menginjak-injak harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Berpikir dan memikirkan rakyat hukumnya wajib. Namun begitu, hukum yang sifatnya wajib itu mungkin harus dikesampingkan secara proporsional manakala harkat dan martabat bangsa dan kedaulatan kita terancam. Apakah ini berarti kita hidup di atas gengsi? No. Ini justru adalah sikap yang menunjukkan sikap dan martabat kita sebagai manusia dan sebuah bangsa!

 

Win-Win Solution

Selain belajar bersikap sebagai sebuah bangsa, hal lain yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah mengelola perbedaan.  Kemampua para petinggi Google untuk mengelola perbedaan memang patut diacungi jempol. Paling tidak mereka mampu menunjukkan kelasnya sebagai pemain kelas wahid dan jempolan. Google mampu memberikan solusi win-win kepada pemerintah Indonesia untuk menyikapi  ancama pemblokiran salah satu outlet mereka di dunia maya (YOU TUBE). Pemikiran cerdas mereka tunjukkan dengan menawarkan satu langkah mudah-memblokir  netter Indonesia yang hendak memasuki content-content YOU TUBE yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan Indonesia.

Sikap Google  ini  tidak memyita banyak energy dan biaya tetapi hasilnya memuaskan. Memuaskan siapa? Memuaskan dua belah pihak—pemerintah dan sebagian besar rakyat Indonesia dan mereka sendiri tentunya.  Akan tetapi, yang paling dipuaskan sebenarnya adalah Google sendiri. Mereka tidak kehilangan potensi pasar dan potensi keuntungan yang sangat besar di negeri ini. Cerdas bukan?

Kalau saja sikap dan kemampuan seperti ini dimiliki oleh pemerintah dan wakil rakyat, nasib korban lumpur Lapindo tidak akan terkatung-katung sampai saat ini. Seandainya mereka melihat dari kacamata nurani bukan hanya kacamata hukum (yang sengaja dibuat kaku), pastilah wakil-wakil rakyat di senayan yang baru-baru ini kupingnya kepanasan karena disentil SLANK lmelalui lagu, tidak akan dengan begitu mudah menyatakan (walaupun tidak semua) bahwa luapan lumpur lapindo adalah bencana alam bukan human error. Parahnya lagi, mereka membiarkan APBN yang sudah kacau justru digerogoti untuk mengongkosi kasus lapindo. Parah bukan? Pertanyaannya, dimana kemampuan mereka untuk memecahkan masalah seperti ini? Jalan yang sering dilakukan untuk mengatasi masalah adalah saling tuding tetapi hasilnya nol besar!

Mungkin, para petinggi dan wakil rakyat di negeri ini harus belajar dari kepiawaian petinggi Google untuk mengelola konflik dan perbedaan tanpa kehilangan apa yang potensial. Haruskah hal yang seperti ini kita harus selalu belajar dari pihak asing. Apakah kita ini memang sangat lugu sehingga tidak lagi mampu melihat dan menaggani permasalahan dari sisi manajerial yang benar yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Memang rapor pemerintah sekarang ini tidak sepenuhnya merah. Naiflah, kalau kita mengatakan semuanya merah. Ada keberhasilan-keberhasilan dan prestasi yang ditorehkan (belum dengan tinta emas). But, distribusi dan sebaran angka-angka merahnya pun tidak kalah banyak. Contoh untuk distribusi nilai merah ini adalah gangguan ketahanan pangan kita saat ini. Gangguan kalau tidak mau disebut krisis pangan dimuali dari hilangnya tahu dan tempe dari pasaran karena mahalnya harga kedelai (diimpor pula), harga minyak goreng yang semakin meroket, raibnya minyak tanah sebagai akibat dari ketimpangan program konversi energy dari minyak tanah ke gas elpiji. Celakanya lagi, gas elpiji yang digadang-gadang sebagai primadona untuk mengonversi mitan justru langka di pasaran sementara kompor dan tabung gas yang dijanjikan diberikan secara gratis belum terdistribusi secara luas dan merata. Lalu apalagi yang akan kita alami?


Jangan Kaca Benggala

Sebuah pepatah tua mengatakan”buruk rupa cermin dibelah”. Ungkapan ini sangat dalam artinya. Apakah kita, ketika kita mengalami berbagai krisis ini marah dan memecahkan kaca yang kita pakai untuk bercermin. Muka kitalah yang sebenarnya pas-pasan bukan cerminnya yang salah.  Setua dan seburuk apapun cermin tetaplah sebuah cermin yang tugas dan takdirnya hanya mengatakan apa adanya.

Dalam kasus ini dan untuk memecahkannya kita tidak harus dan selamanya memakai cermin oranglain. Sesekali mungkin bisa dimengerti. Ada banyak cermin bagus dan bersih di negeri ini yang bisa kita pakai untuk melihat tengkuk , wajah, dan hidung kita. Sayangnya, kita hampir selalu tidak suka dan menganggap cermin local tidak obyektif dalam menampilkan wajah kita yang sebenarnya. Kita terlalu PEDE dengan wajah kita sehingga kaca yang bersih dan jernih pun kita katakana tidak obyektif dan jujur. Sebaliknya, ketika kita menemukan cermin produk impor kita malah menjadikannya sebagai dewa sakti. Boleh dan syah-syah saja saja memang tetapi….

Keberanian  pemerintah melalui depkominfo untuk bersikap dan kepiawaian petinggi Google untuk mengelola perbedaan secara win-win bisa kita jadikan cermin untuk mengatasi permasalah-permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Pada satu sisi kita meminta ketegasan dan kesungguhan pemerintah untuk menanggani kasus-kasus seperti korupsi, pembalakan liar, pkl dan ,asalah-masalah social lainnya dengan sikap tegas, transparan dan nyata atas nama dan demi kepentingan rakyat tentunya secara win-win. Dipihak lain, kita sebagai bangsa harus mendukung tindakan-tindakan yang diambil pemerintah sejauh tindakan tersebut tidak merugikan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Tidak adil kalau kita hanya menuntut hak secara membab buta sementara kita tidak pernah mau ambil  bagian secara positif daam kehidupan berbangsa bernegara. Taat kepad pemerintah bukan berarti kehilangan kekritisan dan keberanian unttuk mengatakan yang benar. Manut ya, Kritis ya juga. Saya mengundang Anda, pembaca sekalian untuk berkomentar dan memberikan masukan mengenai hal ini. Saya tunggu respon anda.

  

 

Comments
  1. LuSi24 says:

    “Kalau saja sikap dan kemampuan seperti ini dimiliki oleh pemerintah dan wakil rakyat, nasib korban lumpur Lapindo tidak akan terkatung-katung sampai saat ini. Seandainya mereka melihat dari kacamata nurani bukan hanya kacamata hukum (yang sengaja dibuat kaku)”

    Kami tergelitik dengan tulisan ini, dimana sebenar-nya, Para Pimpinan Pusat, Baik Pemerintah maupun Anggota Dewan sudah hafal dan bahkan UDAH KATAM dan PAHAM betul dengan SEMUA TUNTUTAN dan PERJUANGAN Para Korban Lumpur, akan Tetapi yang menjadi Masalah itu adalah TIDAK ADANYA “KOMITMENT” UNTUK MEREALISASIKAN SEMUA KESEPAKATAN DAN ARAHAN YANG SUDAH MEREKA BUAT, karena Kesepakatan dan arahan tersebut KENYATAANNYA SEKARANG INI DI PERMAINKAN oleh PARA PELAKSANA DI LAPANGAN, AKAN TETAPI PARA PEMBUAT ARAHAN TERSEBUT TIDAK PUNYA “NYALI” DAN “BUTA” akan hal tersebut, dan lebih parahnya Lagi “Mereka” itu TIDAK BISA MENINGGALKAN KEBUDAYAAN ORDE-BARU, YAKNI : “ABS” ( Asal Bapak Senang )”
    Sedikit Ilustrasi Keadaan sekarang ini di Lapangan, bahwa sampai dengan hari ini 14 April 2008, MASIH ADA YANG BELUM BISA MENERIMA PEMBAYARAN TAHAP PERTAMA SEBESAR 20% DARI ASET YANG DI MILIKI, HAL INI DISEBABKAN “KESUMBATNYA” BERKAS-PARA KORBAN LUMPUR INI DI “MEJA” TIM VERIFIKASI BADAN PELAKSANA-BPLS SIDOARJO, Jumlahnya sekitar : 300 Berkas, selain itu dan masih ada 400 Kepala Keluarga yang masih tinggal di Penampungan Pasar Porong yang BELUM MENYERAHKAN BERKASNYA DI TIM VERIFIKASI. Akan tetapi sekarang ini Tim Pelaksana BPLS Sidoarjo dengan BANGGANYA SUDAH MELAPORKAN KE PIMPINAN PUSAT KALAU PERMASALAHAN 20% SUDAH SELESAI “SEMUA”. DAN LEBIH HEBAT LAGI LAPORAN TERSEBUT DI-AMINI OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PARA ANGGOTA DEWAN “YANG TERHORMAT”.
    Inilah sedikit Ilustrasi yang REAL tentang Mekanisme Pembayaran yang sudah di “rekayasa” oleh Para Pelaksana di Sidoarjo. Dan sampai dengan hari ini “kami” akan terus berjuang dan berjuang untuk MENUNTUT HAK KAMI YANG SUDAH TERZHOLIMI OLEH BEJATNYA PARA “PELAKSANA” DI SIDOARJO. SALAM PERJUANGAN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s