Jalur Tol Hasil Nol KTP

Posted: May 23, 2008 in Kritik sosial
Tags: , , ,

Kalau dalam posting sebelumnya saya membahas masalah negara (ini, di sini, dan di situ) dan bisnis miliaran dengan modal hanya seratus ribu, sekarang saya akan mengajak Anda berdiskusi tentang “hal kecil” yang sebenarnya justru adalah hal besar. Apa itu? KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SIM (Surat Izin Mengemudi) bukan surat izin menikah lagi. Tujuan saya mengajak Anda berdiskusi tentang hal kecil ini supaya kita bisa sedikit lebih santai walaupun BBM dipastikan naik, entah kapan dan berapa persen kenaikannya..
Anda pasti punya KTP dan SIM. Coba sekarang Anda pikirkan kembali apa yang Anda temui ketika mengurus dua surat identitas ini? Apa persamaan dan perbedaan mengurus dua kartu itu?
Paling tidak ada satu kesamaan dan perbedaan yang lazim dan cenderung membudaya yang saya temukan dan mungkin juga Anda alami ketika mengurus KTP dan SIM. Kesamaan yang pertama dan sangat lazim adalah tawaran jalur-cepat atau biasa. Tentunya, dua jalur itu ongkosnya beda. Pernah ditawari yang semacam ini di kelurahan (untuk pengurusan KTP) dan di Samsat (untuk pengurusan SIM). Mana yang umum dipilih? Jalur “tol” tentunya. Walaupun bayar lebih mahal, paling tidak (harapannya) kartu yang kita butuhkan bisa segera jadi. Gampangnya, kita tidak perlu buang-buang banyak waktu untuk bolak-balik datang ke kelurahan atau antri berlama-lama di Samsat dengan mengikuti berbagai jenis ujian teori dan praktek yang sangat berpotensi membuat kita tidak lulus.
Yang unik dalam kasus ini (pengurusan KTP dan SIM dengan memakai jalur tol) adalah, kesamaan ini juga menjadi faktor yang membedakan layanan di masing-masing instansi. Maksudnya? Setelah “menerima” tawaran jalur tol umumnya kita akan bertanya:” Berapa lama jadinya (KTP dan SIM)?” Kalau di kelurahan jawaban yang umum diberikan untukpertanyaan kita sifatnya spekulatif,”Kira-kira 3-4 hari.” Benarkah ini jalur tol? Sebaliknya, di Samsat jawabannya sangat tegas dan jelas:”Silahkan langsung tunggu di tempat foto.” Setelah difoto, tidak lebih dari satu jam SIM sudah bisa kita bawa pulang dengan aman. Lalu KTP kita??? Inilah yang saya maksud kesamaan sekaligus perbedaan. Lalu mana yang baik? Dua-duanya tidak baik karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Tetapi kalau kita mengindari ekonomi biaya tinggi ini pastinya kita akan masuk ke dalam praktek ekonomi biaya tinggi lagi yang mungkin lebih parah.

SEANDAINYA
Sekarang saya mengajak Anda untuk berandai-andai, walaupun sebenarnya hal ini bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan bahkan mudah untuk dilakukan. Ya, lebih baik kita berandai-andai saja karena pada pratiknya kualitas pelayanan publik di negeri ini masih harus diangankan.
Andai yang pertama adalah, seandainya pengurusan KTP bisa langsung dilakukan di kantor kecamatan dan tidak harus ditahan di kantor kelurahan pastinya KTP akan segera bisa kita dapat ketika kita membutuhkan. Pengalaman yang baru saya alami adalah permohonan perpanjangan KTP saya yang habis masa berlakunya pada April 2008 “ditolak” pihak kelurahan Kalirejo Lawang Malang Jatim. Alasannya? Karena “sebentar lagi” ada pengurusan KTP masal. Sebagai solusi, staff kelurahan memberikan surat keterangan domisili yang berlaku selama tiga bulan. Solusi ini secara sepintas, pada satu memang kelihatan masuk akal tetapi pada sisi yang lain justru merugikan pemohon. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan Surat Keterangan Domisili misalnya klaim asuransi. Saya sempat bersitegang dengan petugas kelurahan mengenai hal ini tetapi tetap saja jawabannya:”Nanti malah lama dan ditumpuk di kecamatan!” Benarkah begitu? No Way!
Inti yang saya sampaikan di atas adalah, kenapa kelurahan tidak langsung saja merekomendasikan orang yang membutuhkan perpanjangan KTP secara mendesak untuk langsung datang ke kantor kecamatan. Dengan begitu berarti asas efektif dan efisien dalam pelayanan publik bisa dicapai. Kalau alasan dibalik “penghentian/terminal sementara” pemohon KTP di kantor kelurahan adalah untuk menghindari “kecurangan” dari pihak pemohon, tentunya alsan ini sangat tidak masuk akal. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan baru dikeluarkan kalau seseorang yang datang ke kantor kelurahan sudah melengkapi syarat-syarat yang utama seperti surat pengantar RT dan RW juga bukti pembayaran PBB. Praktik “tahan-menahan” seperti ini hanya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan jawaban yang sifatnya spekulatif walaupun orang sudah membayar dengan tarif tol.
Seandainya saja, kantor kecamatan bisa seperti Samsat, pasti pengurusan KTP bisa terlayani dengan baik dan tidak ada istilah tarifnya tol hasilnya nol. Sekarang mari kita bandingkan. Samsat membawahi wilayah kerja yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kantor kecamatan. Samsat membawahi seluruh wilayah kota atau kabupaten sedangkan kecamatan hanya membawahi beberapa desa yang masuk wilayahnya. Logikanya, jumlah orang yang dilayani Samsat jauh lebih banyak, meja birokrasinyapun jauh lebih banyak (ini juga yang dijadikan lahan bisnis) tetapi kenapa SIM bisa dilayani sampai selesai dalam waktu satu hari? Apakah Samsat jauh lebih canggih, sementara kecamatan lebih katrok ? Nggak juga. Lalu di mana masalahnya? KEMAUAN dan KEBERPIHAKAN! Kemauan untuk melayani secara sungguh-sungguh dan keberpihakan kepada kepentingan orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan publik.
Kemauan dan keberpihakan ini tidak bisa lagi kita lepaskan dari konteks bisnis dan rupiah yang beredar di dalamnya. Buktinya? Sama-sama ada jalur tol dan jalur umum. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah kualitas bisnis dan manajemen Samsat jauh lebih canggih dibandingkan kantor kecamatan? Jawabannya Anda bisa rasakan dan lihat sendiri. Jujur saja, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hal-hal seperti ini (pembedaan jalur dalam pelayanan publik) baik di kantor kelurahan dan kecamatan juga di Samsat bisa dibenarkan. Itu teori dan idealnya tapi praktiknya? Yang ideal tidak pernah ada. Kalau pun ada, itu hanya hiasan belaka.
Menurut Anda, mungkin tidak pelayanan KTP bisa seperti pengurusan SIM-satu jam atau maksimal satu hari jadi? Bagaimana seharusnya mengatasi praktik “tahan-menahan” di kantor kelurahan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi? Pak Lurah, Pak Camat kenapa ini bisa terjadi? Pembaca yang budiman, bagaimana pendapat Anda?

_uacct = “UA-4128011-1”;
urchinTracker();

Comments
  1. bayu says:

    Soal madu atau racun itu mah biasa, tinggal pinter-pinternya kita yang milih

  2. agus mk says:

    Mas Bayu !
    Kalo bisa dipersulit kenapa mesti diperlambat ?
    dan
    Kalo bisa diperpanjang kenapa musti dipersingkat…??
    he he he…. ( mental abdi masyarakat kita ! )

  3. kromo miskan says:

    ceirtanya waktu mo ngurus perpanjangan KTP & pergantian KK ( semua surat sudah lengkap,RT,RW,Lurah )and go (to) ” blok” office,
    antre juga g,tapi ada yang bikin saya kaget : bapak usia 55-60an dengan memegang bukti pengambilan mendapat jawaban datanya g ada,mungkin ketlisut pak,kata si petugas,opsi yang ditawarkan,isi blangko,foto 4×6,TT :RT,RW,Lurah ( sama aja ngurus mulai awal lagi ).

    birokrasingalam.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s