Quo Vadis Ahmadiah?

Posted: June 10, 2008 in Kritik sosial
Tags: , , ,

Masih adakah kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini dalam arti yang sesungguhnya dan sebanarnya di negeri ini? Ataukah kebebasan beragama dan menganut keyakinan (yang dianggap sesat karena berbeda dari yang diyakini banyak orang/mainsteram [?]) dengan penuh kemerdekaan hanyalah slogan pemanis dan racun yang membiuskan? Ataukah, apa yang selalu digembar-gemborkan selama ini hanyalah kepalsuan dan sangkar emas? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa kita jawab dengan meminjam potongan syair lagu yang dinyanyikan Ari Laso,” Mana kutahu…..??
Era baru (walaupun sebenarnya udah barang lama bung) berkeyakinan dan beragama telah kita masuki paska ditandatanganinya keputusan sebagai hasil kesepakatan 3 menteri SBY pada 9 Jui 2008 dengan mengatasnamakan kerukunan umat beragama dan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa isi SKB 3 menteri itu? Ya, Ahmadiah dibekukan! Selamat….selamat. Selamat karena telah berani mengambil langkah bervisi ke depan. Selamat juga karena telah membuat keputusan yang super bahkan ultra cepat di bawah tekanan kelompok dan kepentingan tertentu. Sekali lagi, selamat untuk keberaniannya mengambil langkah inkonstitusional dan lebih mengedepankan faktor politis. Satu lagi, selamat kepada pihak-pihak yang selama ini sudah mau bersusah payah mengadakan dan mengupayakan berbagai tindak kekerasan untuk menekan pemerintah guna menghapuskan Ahmadiah dari negeri ini. Selamat Anda berhasil. Selamat …..selamat…semuanya.

WIN-LOSE KALKULASI POLITIK SKB 3 MENTERI

SKB tiga menteri yang membekukan Ahmadiah sarat kepentingan politik. Paling tidak, pemerintah tidak ingin kehilangan muka setelah bertahun-tahun tidak bisa memberikan keputusan yang jelas mengenai keberadaan Ahmadiah di Indonesia. Selain itu, tekanan publik yang dipicu oleh geger di Monas pada Minggu 1 Juni 2008 membuat pemerintah semakin berhati-hati (?). Kalkulasinya, membekukan Ahmadiah jauh lebih mudah daripada tetap mempertahankan keberadaan Ahmadiah yang berpotensi terus membuka kanal kekerasan (rasanya kekarasan semacam bukan barang baru; lihat sejarah) dan terus melestarikan kekerasan dan anarkisme dengan mengatasnamakan dan bersembunyi di balik nama Tuhan dan syariat. Gampangnya, kalau Ahmadiah dibekukan dan dibubarkan akan lebih banyak tepukan dan pujian bagi pemerintah. Korbannya tidak banyak—para penganut Ahmadiah saja. Inilah strategi Win-Lose yang dijalankan pemerintah. Win untuk yang menghalalkan dan menjadikan kekerasan sebagai alat untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap sesat. Dan, Lose, untuk Ahmadiah.
Strategi Win-Lose ini dijalankan dengan (sangat terpaksa) mengorbankan hak para pengikut Ahmadiah untuk bisa dengan bebas dan merdeka mengikuti dan menjalankan apa yang mereka yakini. Seandainyapun, sekali lagi seandainya, mereka dianggap sesat, apakah memberikan sebutan sebagai bidat/bid’ah tidak cukup? Apakah pembekuan ini nantinya akan berjalan seperti yang diharapkan dan tidak menimbulkan gerakan radikalisme atau BSH (barisan sakit hati) baru? Semoga tidak seperti itu hasilnya.
Inti taktik win-lose ini adalah menekan seminimal mungkin jatuhnya korban dengan memasung da merenggut kebebasan dan hak azasi pihak lain untuk berkeyakinan dan berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Apapun namanya, taktik ini sudah diambil da diopersikan secara syah oleh negara. Kemerdekaan penganut Ahmadiah pun secara sistematis sudah dirampas dan dicampakkan oleh negara atas nama rakyat dan kepentingan publik.

CARA LAMA EFEKTIFITAS BARU

Dibekukannya Ahmadiah adalah buah dari “perjuangan” panjang dengan menjadikan kekerasan sebagai instrumen utamanya. Kekerasan dalam bentuk hujat sampai anarkisme fisik ternyata efektif untuk menekan penguasa untuk mengeluarkan kebijakan yang dikehendaki oleh warga negara (?). Warga negara atau mayoritas? Peristiwa Monas adalah contoh nyata pola lama dengan efektivitas baru. Selain itu, lari/ngibritnya sang panglima Laskar (Munarman) ketika dilakukan penangkapan dan yang selanjutnya, dari persembunyiannya, menyebarkan rekaman video yang menyatakan dia akan menyerahkan diri kalau pemerintah mengeluarkan keputusan pembubaran Ahmadiah (sudah ditepati oleh keduanya—pemerintah dan Munarman) adalah bukti lain betapa kekerasan dan massa bisa dijadikan alat untuk menekan penguasa berbuat seperti yang dikehendaki oleh banyak orang.
Walaupun saya tahu pasti, bahwa keputusan pembekuan Ahmadiah ini tidak dilatarbelakangi oleh ancaman Munarman, paling tidak cara yang dilakukan Munarman nantinya bisa ditiru oleh banyak pihak. Pihak-pihak yang tidak dewasa tentunya! Presedennya adalah, kalau kita tidak suka dengan sekelompok orang, kumpulkan massa, lakukan anarkisme lalu tekan penguasa dengan mobilisasi massa, maka kita akan dapatkan apa yang kita peroleh.

QUO VADIS AHMADIAH?

Quo vadis Ahmadiah? Ya, akan ke mana dan bagaimana Ahmadiah paska ditetapkannya SKB 3 menteri ini. Apakah mereka akan menerima saran untuk mengingkari apa yang mereka yakini dan menyerahkan dirinya kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk membina mantan orang-orang sesat, tersesat dan menyesatkan? Apakah semudah itu mereka melepaskan keyakinannya dan menerima dirinya diaggap sebagai yang sesat atau sempalan nakal?
Lalu pertanyaan lainnya sekarang adalah, bagaimana tanggungjawab penguasa setelah berhasil membekukan Ahmadiah. Adakah perlindungan bagi mereka dari kekerasan? Pastinya, kalau mereka mau “mengaku salah” akan banyak pihak yang mau menerima mereka dengan apa adanya dan segala kesesatan mereka (?).
Setelah dibekukan, apakah aset-aset Ahmadiah seperti masjid dan surau serta SDM-nya juga akan turut dibekukan? Apakah pembekuan ini tidak diikuti dengan pencairan aset-aset fisik kelompok yang dianggap sesat ini. Maksudnya, apakah nantinya masjid dan sekolah-sekolah serta sarana-sarana yang dimiliki Ahmadiah akan dihancurkan ataukah akan dimanfaatkan bersama dengan menghilangkan status kepemilikan atasnya. Lalu bagaimana dengan aset-aset SDM-nya seperti para mubalignya? Apakah mereka juga harus “dibina” ataukah ada perlakuan-perlakuan khusus? Kalau mereka menolak mengikuti “pembinaan”, apakah yang akan dilakukan pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dalam bentuk tindakan nyata. Bukan zamannya lagi penguasa memaksa dengan menggunakan power yang dimiliknya setelah itu pihak-pihak yang dipaksa kalah ditelantarkan tanpa perlindungan.

KACA BENGGALA

Apa yang terjadi dan dialami oleh Ahmadiah saat ini harus kita jadikan sebagai sebuah cermin walaupun cermin itu adalah cermin buram. Buram karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa dilihat secara jelas dan transparan. Kebebasan beragama harus kembali dipertanyakan. Kebebasan sipil dan hak untuk berkeyakinan juga harus dikaji ulang. Akankah lahir cermin-cermin buram baru yang akan membuat kita semakin tidak bisa melihat dengan jelas apa arti keyakinan dan berkeyakinan. Atau, apakah cara-cara tidak manusiawi yang dibungkus dengan nama Tuhan akan semakin merajalela di masa yang akan datang? Apakah kebebasan adalah sesuatu yang benar-benar tanpa batas atau sebatas mana sebuah kebebasan bisa disebut dan dikategorikan sebagai kebebasan yang hakiki? Apakah kebebsan itu memang terbatas tapi apa juga yang membatasinya dan apa kriteria pembatas itu sehingga bisa mengungkung pihak lain? Masih terlalu banyak pertanyaan yang tersisa dan harus dijawab. Saya tahu itu tidak mudah. Paling tidak, kaca benggala yang saat ini ada di depan mata kita tidak boleh kita pakai lagi apalagi dimunculkan secara sengaja dengan berdiri di atas dasar kekerasan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s