Archive for July, 2009

gambar anakkuPengen nulis tapi ide gak muncul. Kalaupun ide ada, rasanya gak nyambung antara otak dan tangan. Ide-ide di kepala terasa hanya muter-muter gak karuan tetapi tangan mogok menari di atas jajaran huruf-huruf keyboard. Gak biasanya seperti ini. Anda pernah mengalaminya? Saya pernah. Dan, saat inipun sedanga mengalaminya. Sebel! Bete, atau entah apalagi sebutan dan ekspresi untuk mengungkapkannya. (more…)

Meledaknya dua bom dalam waktu yang hampir bersamaan di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta pada 17 Juli 2009 yang memecah keheningan suasana breakfast dan mulai berkeriapnya kehidupan di bawah kolong langit Jakarta membuktikan bahwa teror dan terorisme tidak pernah mati di Indonesia. (more…)

Masa orientasi siswa dengan berbagai varian dan variasi nama dan peruntukannya rupanya masih terus dipertahankan sebagai sebuah tradisi di hampir semua lembaga pendidikan. MOS (Masa Orientasi Siswa) yang gambarnya dipublikasikan di kolom beranda wikimu saya ambil dari kegiatan yang sedang berlangsung di SMPN 1 Kalirejo Lawang Jatim. MOS, OPSPEK, ORIENTASI STUDI dsb, dsb adalah varian nama dari sebuah kegiatan pengenalan studi dan atau sekolah, kampus dan lembaga pendidikan. Tujuannya, katanya, selain untuk memperkenalkan dan membekali siswa atau mahasiswa baru dengan pengetahuan tentang lingkungan sekolah dan studi yang akan dijalani oleh seorang siswa juga mendidik kedisiplinan dan ketahanan mental. Benarkah dua hal terakhir ini? (more…)

Gatra No. 34 Tahun XV edisi 2-8 Juli 2009 pada kolom ragam menampilkan profil suku Anak Dalam. Yang menarik disini adalah terjadinya pengenaan hukum positif kepada 2 orang tetua adat (Mata Gunung dan Celitai). Mereka dikenai tindakan hukum positif karena jatuhnya korban meninggal dari dua belah pihak karena terjadinya keributan antara dua kelompok yang berawal dari urusan sewa menyewa mesin gergaji. Begini kisahnya.
Kelompok Madjid atau Mata Gunung menyewa mesin pemotong kayu dari Celitai. Harga sewa yang dispekati Rp 800.000. Biaya sewa sudah dibayar tetapi masih kurang Rp 50.000. dari sinilah awal terpicinya bentrokan antara dua kelompok ini yang berujung pada kematian 4 orang. Madjid melunasi kekurangan tersebut. Tetapi, dalam proses pelunasan inilah terjadi “salah ucap” yang membuat pihak Celitai tersinggung dan menyulut terjadinya keributan berdarah yang mengakibatkan 4 nyawa melayang.. (more…)

Seloroh dan guyonan tukang krupuk dengan seorang anak langganannya menohok dan “menyakitkan”. Menohok dan “menyakitkan” dalam pengertian perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh alternatif untuk meminimalisir munculnya guyonan-guyonan seperti itu pada masa-masa yang akan datang. (more…)

QUICK COUNT: DIPEGANG ATAU DITENDANG?

Quick count atau hitung cepat mulai lazim digunakan di Indonesia. Event besar seperti PEMILU baik pemilihan kepala daerah maupun presiden mengaplikasikan hal ini untuk memberikan informasi kepada khalayak mengenai posisi suara pasangan yang bersaing di pentas pemilihan kandidat. Mengingat manfaatnya, walaupun tidak semua orang dan pihak mengakui manfaanya, metode hitung ini bisa diterima sebagai penyaji informasi awal atau global overview mengani posisi perolehan suara kandidat yang sedang bersaing di panggung pemilihan. Karena manfaatnya itulah, maka beberapa lembaga survei melakukannya pada PILPRES kali ini.
Selain merasa mendapatkan manfaat, ada pihak-pihak yang merasa “gerah” dengan hasil penghitungan yang disajiikan oleh lembaga survei tertentu. Alasan yang umum dilontarkan adalah hasil hitung cepat belum bisa dijadikan patokan untuk menyimpulkan kemengan dan atau kekalahan pasangan kandidat dari pasangan lainnya, mengarahkan dan menggiring opini publik kepada calon tertentu dan yang lebih parah adalah (tuduhan) penyesatan informasi.
Pro dan kontra mengenai sesuatu selalu ada. setuju tidak setujupun selalu menjadi bagian dalam kehidupan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Lau, salahkah mereka yang keberatan dengan hasil quick count dengan alasan-alasan seperti diatas. Tidak! Sama sekali tidak karena keberatan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu adalah bagian dari hak azasi manusia. Pun begitu, kurang etis dan wajarlah kalau kita menyatakan ketidaksetujuan hanya karena ketakutan dan fobia yang melekat di dalam diri dan kepentingan kita. Mungkin kita bertanya, lalu sebaiknya bagaimana, quick count dipegang atau ditendang saja?
Menjawab pertanyaan diatas, opini saya adalah dua-duanya. Dua-duanya? Ya, dipegang dan ditendang. Yang dipegang (dalam batas dan kapasitas sebagai general data dan informasi umum) adalah kalau quick count dilakukan dengan menggunakan metode-metode penelitian yang benar, sahih, beretika, bisa dan terbuka untuk diperiksa akuntabilitasnya, netral—dalam pengertian mengedepankan kebenaran nilai-nilai ilmiah. Siapa yang melakukan juga masuk dalam pertibangan apakah hasilnya bisa dipegang atau tidak. Sekali lagi, informasi yang disampaikan sebagai hasil dari pengambilan sample yang dilakukan dalam prosesnya adalah informasi yang sifatnya umum dan global dan bukan sebagai sebuah kesimpulan. Hipotesa mungkin tepatnya. Benarkah hipotesa?
Informasi umum yang diberikan oleh quick count yang harus kita tendang adalah kalau proses, siapa yang melakukan dan bagiamana penghitungan itu dilakukan berlwanan dengan hal-hal seperti diatas. Saya yakin, lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count dalam even pilpres kali ini adalah lembaga yang netral dan bukan bekerja menurut pesanan. Kalaupun ada satu atau dua lembaga yang bekerja menurut pesanan, ya, itu adalah hak mereka. Orang atau kelompok berhak dan boleh melakukan pekerjaan. Undang-undang pun menjamin kesetaraan untuk mendapatkan dan melakukan pekerjaan.
Lalu bagaimana dengan tudingan quick count menggiring opini, dan yang lebih parah adalah menyesatkan? Dalam perspektif saya, pengarahan opini publik pasca PILPRES kurang atau bahkan tidak efektif. Alasannya? Rakyat sudah memilih dan suara sudah diperoleh oleh pasangan kandidat. Yang lebih tepat dikatakan sebagai penggiringan opini adalah upaya untuk menampilkan informasi-informasi mengenai pasangan kandidat prapemilu. Bukankah itu sudah dilakukan? Coba diingat lagi, bukankah sebelum pemilu atau tepatnya pada masa kampanye bahkan beberapa bulan sebelumnya selalu ada tayangan tentang elektibilitas pasangan A lebih baik dari yang B danC. Ada kan? Selain itu, iklan kampanye yang menampilkan kebaikan satu sisi kandidat dengan “menjelekkan” pasangan kandidat lainnya. Ini, menurut saya, yang lebih efektif untuk dijadikan mesin penggiring opini. Pada tahap ini yang bekerja lebih banyak adalah tim sukses. Kalaupun ada lembaga survei yang menampilkan informasi tentang elektibilitas, kepopuleran tokoh, itu hak mereka. Apakah mereka dibayar atau tidak oleh pasangan kandidat tertentu, saya tidak akan ngomong sejauh itu. ungkapan Barat mengatakan No Free Lunch.
Yang perlu dipersiapkan oleh pasangan kandidat yang berlomba untuk meraup suara dan mandat rakyat saat ini bukan bersitegang dengan mengangkat isu penyesatan dan penggiringan opini melalui quick count. Bukan! Itu tidak ada gunanya. Mempersiapkan untuk menerima kekalahan dan kemudian menentukan strategi untuk menempatkan orang-orang yang tepat di parlemen untuk kepentingan bangsa dan negara dalam arti yang sesungguhnya jauh lebih penting. Kalau kalah, kenapa tidak menerima kekalahan dengan legowo dan menyipakan diri untuk menjadi seorang negarawan yang baik dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Eker-ekeran mengenai hasil quick count bagaikan rebut balung tanpa isi dalam pepatah Jawa.
Sekali lagi, quick count hanya menampilkan informasi umum karena “kesimpulan” yang ditarik dilandasi oleh data yang dikumpulkan dari cluster-cluster sample dari populasi yang ada. so, menurut saya terlalu berlebihan kalau kita menjadikan hasil quick count sebagai kesimpulan terakhir walaupun dari sana kita bisa melihat posisi sesuatu secara umum. Kasus quick count pilkada Jatim yang melansir kemangan pasangan Kofifah-Muji tetapi hasil real count KPU menyatakan sebaliknya, pasangan Pakde Karwo—Saifullah Yusuf sebagai pemenangnya bisa kita jadikan pelajaran. Akan tetapi, kita tetap bisa menjadikan ahasil quick count sebagai referensi awal sementara kesimpulan akhirnya adalah data dari tabulasi nasional yang dikeluarkan KPU atau real count.
Yang jelas, quick count tidak dilakukan secara serampangan dan sembarangan. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tempat-tempat dari mana sample diambil sangat menentukan hasil quick count. Kalau mayoritas sample yang diambil adalah didominasi populasi merah, kemungkinan besarnya hasilnya juga dominan merah. Cara sample ditarik pun juga menentukan hasilnya. Yang penting bagi kita adalah, kita lihat saja dan bandingkan hasil quick count dengan hasil real count. Hasil real count itulah yang bisa dijadikan patokan akhir untuk bersikap. Yang saya maksud bersikap adalah, kalau kalah ya, harus legowo menerima kekalahan dengan tidak mencari-cari dalih dan pembenaran sepihak untuk tidak menerimanya. So, menurut Anda bagaimana, pegang atau tendang saja hasil quick count

Dalam posting saya sebelumnya yang adalah bagian 1 dari 2 mengenai “penyimpangan” aplikasi hubungan kekeluargaan dalam konteks dan peristiwa pemilu presiden 8 Juli 2009, saya sampaikan kisah nyata tentang bagaimana si Ichang bisa mencontreng dengan menjadi Yudi Prasetyo dan atas sepengetahuan salah satu oknum PPS serta “kebodohan” saya karena tidak sempat berbuat sesuatu terus termangu dan larut dalam ketidak percayaan kenapa Ichang bisa jadi Yudi.
Dalam posting ini, saya akan menyampaikan apa yang saya anggap, sekali lagi, yang menurut saya sebagai malpraktik administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pemilu Presiden kali ini TPS yang dialokasikan untuk warga RT kami dan beberapa RT lainnya berbeda dari TPS yang dulu pada waktu kami diundang untuk mencontreng dalam PILKADA Gubernur Jatim dan PILEG. TPS kami sekarang berbeda. Petugasnyapun berbeda. Dari perbedaan TPS dan petugas inilah saya bisa menganalisa adanya “ketimpangan” di TPS tempat kami mengikuti dan menyalurkan hak politik kami untuk memilih presiden.
Pada PILPRES kali ini, kami mendapatkan pelayanan yang cukup cepat. Baca lagi posting ini. Pelayanan yang cepat tentunya sangat memuaskan banyak pihak termasuk saya waktu itu. akan tetapi, justru pelayanan yang cepat iniah yang kemudian membuat saya berpikir dan menemukan apa yang menurur saya sebagai sebuah tindakan “malpraktik”.
Untuk menyamakan persepsi tentang pelayanan standar di TPS, saya mengajak Anda untuk mengingat kembali bagaimana petugas TPS melayani Anda kemarin. Kalau ada satu atau 2 hal dari pengalaman kita yang berbeda, mari kita saling sharing dan berbagi informasi supaya persepsinya bisa sama dan Anda bisa mengoreksi kalau menurut pengalaman dan peraturan yang ada apa yang saya katakan sebagai “malpraktik” tidak benar. Saya sangat terbuka untuk hal itu.
Baik, saya mulai cerita saya. Saya menggunakan 2 pemilu (pilkada gubernur Jatim dan Pileg) sebelumnya sebagai acauan pertama dan selanjutnya membandingkan acuan proses dan prosedur yang dilalui di TPS kemudian membandingkannya dengan proses dan prosedur dalam Pilpres 8 Juli 2009. Anda bisa melakukan hal yang sama.
Pada 2 pemilu sebelumnya, ketika masuk areal TPS, yang pertama saya lakukan adalah datang ke meja pendaftaran dengan menyerahkan kartu/surat undangan kepada petugas PPS. Petugas meneliti undangan yang saya berikan dan mencocokkan apakah nama saya sesui atau tercatat di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sampai sini, apakah Anda dan petugas PPS melakukan hal ini juga? Selanjutnya, petugas meminta saya untuk duduk menunggu sampai bilik (?) kosong. Setelah kosong, baru petugas yang lain memanggil dan saya mendatangi meja (grup) KPPS untuk mengambik surat suara yang sudah ditandatangani oleh anggota KPPS. Baru setelah itu dipersilahkan untuk melaksanakan pencontrengan sesuai dengan pilihan. Yang terakhir adalah, saya memasukkan surat suara ke kotak yang telah tersedia dan kemudian keluar dengan lebih dulu mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak pilih. Ringkasan prosedurnya adalah DAFTAR—PENGECEKAN OLEH ANGGOTA KPPS—DIPANGGIL–MENGAMBIL SURAT SUARA–PILIH—SELESAI. Begitu? Atau masih ada yang terlewatkan oleh saya?
Kalau di TPS sebelumnya pada 2 kali pemilu (Pilkada gubernur Jatim dan Pileg) prosedur yang saya lalui seperti itu, tetapi kemarin, prosedurnya lebih pendek. Satu urutan “dihilangkan”. Urutannya seperti ini. DAFTAR (tepatnya mengumpulkan undangan)—DIPANGGIL (tanpa dicek lebih dulu)—DIBERI SURAT SUARA—PILIH—SELESAI.
Sekarang, coba Anda ingat lagi, prosedur mana yang Anda lakukan—pertama atau kedua? Kalau sudah, mari kita lihat, apakah ada titik dan celah untuk melakukan penyimpangan dalam kedua prosedur itu sehingga si Icang dalam posting ini bisa mencontreng dengan memakai nama Yudi. Menurut saya, pada prosedur yang pertama, akan sangat sulit bagi si Ical untuk menyusup. Tapi pada prosedur kedua, dia sangat mudah melakukannya. Apalagi sudah ada “hubugan kekeluargaan” dengan oknum petugas PPS.
Selain karena faktor “hubungan kekeluargaan” dengan oknum petugas PPS yang jelas-jelas tahu bahwa Ical bukan Yudi, yang memudahkan penyalahgunaan undangan untuk mencontreng ini adalah dihapuskannya (entah karena alasan apa; kecepatan mungkin) prosedur pemeriksaan dan pencocokan data DPT lah yang menyebabkan hal ini terjadi. Saya berpikir, petugas PPS di TPS IX hanya berorientasi kepada satu sisi—kepuasan calon pemilih saja (bisa dilayani dengan baik) tanpa memperhatikan faktor lainnya—kebenaran dan kesesuaian data dengan DPT. Kalau pemeriksaan dan pencocokan DPT dengan undangan dilakukan belakangan, sangat terbuka kemungkinan untuk terjadinya manipulasi baik yang berupa penggelembungan atau pengurangan suara bila data DPT tidak sesuai dengan jumlah undangan.
Inilah yang saya sebut sebagai malpraktik prosedur. Memang lebih cepat waktu yang dibutuhkan bagi seseorang untuk melakukan hak pilihnya. Tapi, akurasi data dan personnel sangat diragukan. Apalagi dalam kasus ini sudah ada indikasi aplikasi rasa kekeluargaan secara salah oleh oknum petugas PPS yang jelas-jelas tahu bahwa orang yang mencontreng dengan undangan yang dibawanya namanya berbeda.
Ini hanya sebuah kasus. Bagi saya ini bukan kasus yang bisa dianggap kecil dan main-main. Pengurangan prosedur memang berakibat pada efisiensi di satu titik tetapi membahayakan di titik dan kepentingan yang lain.
Kasus inilah (penghilangan satu urutan prosedur yang sebenarnya justru sangat penting) yang saya anggap sebagai malpraktik dalam proses demokrasi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi di TPS dan wilayah lain. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga hal seperti ini tetap terjadi. Malpraktik seperti ini berbahaya bagi proses demokrasi dan demokratisasi.
Setelah membaca pengalaman yang saya sampaikan, apakah dalam perspektif Anda, hal ini wajar-wajar saja dan dibiarkan saja? Atau, apakah Anda menganggapnya sebagai masalah yang serius dan urgen untuk dipecahkan? Bagaimana juga hal seperti ini harus ditangani kalau dianggap sebagai masalah yang membahayakan? Silahkan beropini.