Archive for July 9, 2009

Dalam posting saya sebelumnya yang adalah bagian 1 dari 2 mengenai “penyimpangan” aplikasi hubungan kekeluargaan dalam konteks dan peristiwa pemilu presiden 8 Juli 2009, saya sampaikan kisah nyata tentang bagaimana si Ichang bisa mencontreng dengan menjadi Yudi Prasetyo dan atas sepengetahuan salah satu oknum PPS serta “kebodohan” saya karena tidak sempat berbuat sesuatu terus termangu dan larut dalam ketidak percayaan kenapa Ichang bisa jadi Yudi.
Dalam posting ini, saya akan menyampaikan apa yang saya anggap, sekali lagi, yang menurut saya sebagai malpraktik administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pemilu Presiden kali ini TPS yang dialokasikan untuk warga RT kami dan beberapa RT lainnya berbeda dari TPS yang dulu pada waktu kami diundang untuk mencontreng dalam PILKADA Gubernur Jatim dan PILEG. TPS kami sekarang berbeda. Petugasnyapun berbeda. Dari perbedaan TPS dan petugas inilah saya bisa menganalisa adanya “ketimpangan” di TPS tempat kami mengikuti dan menyalurkan hak politik kami untuk memilih presiden.
Pada PILPRES kali ini, kami mendapatkan pelayanan yang cukup cepat. Baca lagi posting ini. Pelayanan yang cepat tentunya sangat memuaskan banyak pihak termasuk saya waktu itu. akan tetapi, justru pelayanan yang cepat iniah yang kemudian membuat saya berpikir dan menemukan apa yang menurur saya sebagai sebuah tindakan “malpraktik”.
Untuk menyamakan persepsi tentang pelayanan standar di TPS, saya mengajak Anda untuk mengingat kembali bagaimana petugas TPS melayani Anda kemarin. Kalau ada satu atau 2 hal dari pengalaman kita yang berbeda, mari kita saling sharing dan berbagi informasi supaya persepsinya bisa sama dan Anda bisa mengoreksi kalau menurut pengalaman dan peraturan yang ada apa yang saya katakan sebagai “malpraktik” tidak benar. Saya sangat terbuka untuk hal itu.
Baik, saya mulai cerita saya. Saya menggunakan 2 pemilu (pilkada gubernur Jatim dan Pileg) sebelumnya sebagai acauan pertama dan selanjutnya membandingkan acuan proses dan prosedur yang dilalui di TPS kemudian membandingkannya dengan proses dan prosedur dalam Pilpres 8 Juli 2009. Anda bisa melakukan hal yang sama.
Pada 2 pemilu sebelumnya, ketika masuk areal TPS, yang pertama saya lakukan adalah datang ke meja pendaftaran dengan menyerahkan kartu/surat undangan kepada petugas PPS. Petugas meneliti undangan yang saya berikan dan mencocokkan apakah nama saya sesui atau tercatat di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sampai sini, apakah Anda dan petugas PPS melakukan hal ini juga? Selanjutnya, petugas meminta saya untuk duduk menunggu sampai bilik (?) kosong. Setelah kosong, baru petugas yang lain memanggil dan saya mendatangi meja (grup) KPPS untuk mengambik surat suara yang sudah ditandatangani oleh anggota KPPS. Baru setelah itu dipersilahkan untuk melaksanakan pencontrengan sesuai dengan pilihan. Yang terakhir adalah, saya memasukkan surat suara ke kotak yang telah tersedia dan kemudian keluar dengan lebih dulu mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak pilih. Ringkasan prosedurnya adalah DAFTAR—PENGECEKAN OLEH ANGGOTA KPPS—DIPANGGIL–MENGAMBIL SURAT SUARA–PILIH—SELESAI. Begitu? Atau masih ada yang terlewatkan oleh saya?
Kalau di TPS sebelumnya pada 2 kali pemilu (Pilkada gubernur Jatim dan Pileg) prosedur yang saya lalui seperti itu, tetapi kemarin, prosedurnya lebih pendek. Satu urutan “dihilangkan”. Urutannya seperti ini. DAFTAR (tepatnya mengumpulkan undangan)—DIPANGGIL (tanpa dicek lebih dulu)—DIBERI SURAT SUARA—PILIH—SELESAI.
Sekarang, coba Anda ingat lagi, prosedur mana yang Anda lakukan—pertama atau kedua? Kalau sudah, mari kita lihat, apakah ada titik dan celah untuk melakukan penyimpangan dalam kedua prosedur itu sehingga si Icang dalam posting ini bisa mencontreng dengan memakai nama Yudi. Menurut saya, pada prosedur yang pertama, akan sangat sulit bagi si Ical untuk menyusup. Tapi pada prosedur kedua, dia sangat mudah melakukannya. Apalagi sudah ada “hubugan kekeluargaan” dengan oknum petugas PPS.
Selain karena faktor “hubungan kekeluargaan” dengan oknum petugas PPS yang jelas-jelas tahu bahwa Ical bukan Yudi, yang memudahkan penyalahgunaan undangan untuk mencontreng ini adalah dihapuskannya (entah karena alasan apa; kecepatan mungkin) prosedur pemeriksaan dan pencocokan data DPT lah yang menyebabkan hal ini terjadi. Saya berpikir, petugas PPS di TPS IX hanya berorientasi kepada satu sisi—kepuasan calon pemilih saja (bisa dilayani dengan baik) tanpa memperhatikan faktor lainnya—kebenaran dan kesesuaian data dengan DPT. Kalau pemeriksaan dan pencocokan DPT dengan undangan dilakukan belakangan, sangat terbuka kemungkinan untuk terjadinya manipulasi baik yang berupa penggelembungan atau pengurangan suara bila data DPT tidak sesuai dengan jumlah undangan.
Inilah yang saya sebut sebagai malpraktik prosedur. Memang lebih cepat waktu yang dibutuhkan bagi seseorang untuk melakukan hak pilihnya. Tapi, akurasi data dan personnel sangat diragukan. Apalagi dalam kasus ini sudah ada indikasi aplikasi rasa kekeluargaan secara salah oleh oknum petugas PPS yang jelas-jelas tahu bahwa orang yang mencontreng dengan undangan yang dibawanya namanya berbeda.
Ini hanya sebuah kasus. Bagi saya ini bukan kasus yang bisa dianggap kecil dan main-main. Pengurangan prosedur memang berakibat pada efisiensi di satu titik tetapi membahayakan di titik dan kepentingan yang lain.
Kasus inilah (penghilangan satu urutan prosedur yang sebenarnya justru sangat penting) yang saya anggap sebagai malpraktik dalam proses demokrasi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi di TPS dan wilayah lain. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga hal seperti ini tetap terjadi. Malpraktik seperti ini berbahaya bagi proses demokrasi dan demokratisasi.
Setelah membaca pengalaman yang saya sampaikan, apakah dalam perspektif Anda, hal ini wajar-wajar saja dan dibiarkan saja? Atau, apakah Anda menganggapnya sebagai masalah yang serius dan urgen untuk dipecahkan? Bagaimana juga hal seperti ini harus ditangani kalau dianggap sebagai masalah yang membahayakan? Silahkan beropini.

Advertisements

Kekeluargaan ternyata memang terbukti ampuh untuk dan dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah. Birokrasi DPT pun bisa “dijebol” dengan trik yang bernama kekeluargaan. Kekeluargaan sebagai ikatan primordial bahkan bekerja ketika kita tidak memintanya. Buktinya? Saya mendapatkan 2 undangan untuk memilih pada pilpres 2009. Baca di sini selengkapnya. Diakui atau tidak, the power of kekeluargaan kadang lebih kuat dari kekuatan birokrasi yang seringkali dan pada kenyataannya sangat kuat, rumit, dan kompleks.
Kalau pada posting saya sebelumnya saya menceritakan tentang apa yang saya alami dengan the power of kekeluargaan yang mendapat tanggapan beragam, kali ini saya sampaikan bagaimana the power of kekeluargaan itu menembus “sekat” dan “batas” administrasi dalam proses pilpres 8 Juli 2009. Inilah cerita selengkapnya.
Seperti halnya Anda, saya dan keluarga, 8 Juli kemarin pergi ke TPS untuk menggunakan hak politik dengan memilih pasangan capres-cawapres. Tidak banyak orang yang antri di TPS. Orang-orang yang datang sebelum kami mengatakan cepat sekali prosesnya. Ketika kami sampai di TPS, hanya ada kurang dari 10 orang yang antri termasuk saya dan istri. Seperti biasa, kami menyerahkan undangan kepada petugas. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berbeda dengan ketika saya mengikuti PILKADA Gubernur Jatim dan PILEG sebelumnya. Bagi saya, saat itu, tidak ada yang ganjil dan janggal. Kejanggalan baru saya rasakan setelah menjelang sore dan kami sudah berada di rumah. Di sini juga awal dari cerita ttg kekeluargaan yang diaplikasikan secara salah.
Saya ceritakan dulu aplikasi “terlarang” dari sebuah relasi yang disebut kekeluargaan. Dalam antrian bersama saya, ada seorang anak muda. Kami tahu persis identitas anak muda ini. Bukan hanya karena dia tetangga tetapi juga masih ada hubungan kerabat. Petugas mulai memanggil calon pemilih berdasarkan undangan yang dikumpulkan. Semua biasa dan wajar-wajar saja. Setelah bilk (?) kosong, petugas memanggil kembali nama berdasarkan urutan antrian. “Yudi Prasetyo,” teriak petugas tsb. Anak muda yang masih kerabat dengan kami itu berdiri dan berjalan ke arah petugas yang memberikan suara. Ketika anak muda ini berjalan, sang petugas berkata,”Jenengmu ganti ta (Namamu ganti ya).”
Saya bingung melihat kejadian ini. Dalam kebingungan itu, saya tidak sempat menyampaikan kepada petugas PPS bahwa anak itu namanya berbeda dari nama yang dipanggil. Tidak ada kesempatan untuk bertindak lebih jauh karena anak muda ini segera keluar dari TPS setelah melakukan pencontrengan. Cepat dan sangat cepat. Kami segera maju memenuhi panggilan setelah anak muda itu keluar TPS. Tidak jauh jarak waktunya. Kira-kira 0.5 s/d 1 menit. Cepat sekali!
Setelah saya dan istri selesai mencontreng dan keluar dari TPS, kami sempat berdiskusi. Saya tanyakan kepada istri saya,”Siapa nama sebenarnya anak itu? Kami mengenalnya sebagai Ichang. Seperti itu dia bias dipanggil. Apakah itu nama kecil atau namanya yang sebenarnya? Istri saya menjawab, yang jelas, nama Yudi Prasetyo itu adalah nama suami dari kakak sepupu anak muda itu.
Semoga Anda bisa melihat adanya aplikasi menyimpang dari sebuah hubungan yang disebut kekeluargaan di TPS. Dari mana kita bisa tahu? Dari pertanyaan petugas di TPS,”Jenengmu ganti ta (Namamu ganti ya..)”?
Mari kita lihat penyimpangan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah dengan mengatasnamakan hubungan primordial yang disebut kekeluargaan. Bukankah kisah-kisah seperti ini sering kita jumpai dan alami? Adalah sebuah kesalahan yang sangat besar ketika hal seperti ini dilakukan, dalam konteks ini, dalam proses demokrasi. Bukankah hal seperti ini kalau terus dipelihara dan dibiarkan akan menjadi “racun” bagi demokrasi. Semoga kasus ini bisa menginspirasi kita untuk mengembangkan kejujuran dalam berdemokrasi. Kejujuran demokrasi dan berdemokrasi harus kita mulai dari diri kita sendiri. Saya sangat menyesal tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan hal itu karena termangu dalam ketidakpercayaan saya si Ichang bisa jadi Yudi. Ini tidak boleh terjadi lagi.
Supaya tidak terlalu panjang, cerita tentang aplikasi kekeluargaan di TPS dalam kaitannya dengan prosedur administrasi yang saya lihat kemarin akan saya tuliskan dalam posting tersendiri. Bagimana, “jago” Anda kalah atau menang…?