Mereka Anak Siapa: Hukum Positif vs Hukum Adat

Posted: July 15, 2009 in Kritik sosial
Tags: , , ,

Gatra No. 34 Tahun XV edisi 2-8 Juli 2009 pada kolom ragam menampilkan profil suku Anak Dalam. Yang menarik disini adalah terjadinya pengenaan hukum positif kepada 2 orang tetua adat (Mata Gunung dan Celitai). Mereka dikenai tindakan hukum positif karena jatuhnya korban meninggal dari dua belah pihak karena terjadinya keributan antara dua kelompok yang berawal dari urusan sewa menyewa mesin gergaji. Begini kisahnya.
Kelompok Madjid atau Mata Gunung menyewa mesin pemotong kayu dari Celitai. Harga sewa yang dispekati Rp 800.000. Biaya sewa sudah dibayar tetapi masih kurang Rp 50.000. dari sinilah awal terpicinya bentrokan antara dua kelompok ini yang berujung pada kematian 4 orang. Madjid melunasi kekurangan tersebut. Tetapi, dalam proses pelunasan inilah terjadi “salah ucap” yang membuat pihak Celitai tersinggung dan menyulut terjadinya keributan berdarah yang mengakibatkan 4 nyawa melayang...
Persoalan ini sebenarnya sudah diselesaikan dengan hukum adat. Celitai diwajibkan membayar 1.000 helai kain dan Madjid harus menyerahkan 500 helai kain. Deal. Selesaikah masalahnya? Menurut hukum adat, seharusnya masalah ini selesai. Tetapi hukum positif negara mengatakan lain. Keduanya diciduk polisi dan dikenai tuntutan hukum positif yang pada akhirnya hanya membuat proses perdamaian antar dua kelompok yang bertikai menjadi “tidak sempurna” karena ada salah satu pihak yang “wanprestasi” dan “melewatkan” prosesi maaf-maafan untuk menyempurnakan penyelesaian kasus ini secara adat.
Kasus peradilan dengan menggunakan hukum positif yang dikenakan kepada dua orang ini (Mata Gunung dan Celitai) menarik dan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah,”Apakah masyarakat adat seperti Mat Gunung dan Celitai ini bisa atau wajib dikenai hukum positif? Kalau jawabannya adalah “ya” dan “wajib” , pertanyaan yang muncul adalah “apa alasannya?” . Kalau pun jawabannya sebaliknya, pertanyaan yang sama juga tetap muncul.
Menegakkan supremasi hukum (positif) kepada warga adat bukan hal yang mudah. Untuk bisa dikenai sebuah aturan atau hukuman dari sebuah aturan tentunya orang harus lebih dulu “dibuat menjadi tahu” tentang adanya aturan hukum (positif) tersebut. Analognya seperti ini. Dulu, ketika masih muda (he…he…), saya pernah bersama beberapa orang rekan mendaki Gunung Arjuno. Di situ, penduduknya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai “kesakralan” tempat-tempat atau ritus pemujaan yang banyak terdapat di sana.mereka memiliki aturan dan hukuman untuk yang melanggar tata susila di wilayah itu. sampai satu titik, secara tidak sengaja, beberapa orang dari kami bermain-main di salah satu tempat pemujaan yang dilarang untuk diinjak dengan beralas kaki. Ada aturan main yang disepakati oleh penduduk sekitar. Kami ketahuan. But, mereka tidak dengan sewenang-wenag menghukum kami dengan “hukum positif” mereka. Mereka hanya mengingatkan dan memberikan argumen kenapa hal yang kami lakukan itu “terlarang” di mata mereka. Kami minta maaf. Permintaan maaf diterima. Pesannya adalah, silahakan naik sampai ke puncak dan jangan diulangi perbuatan seperti ini. Cukup bijaksana! Kami melakukannya karena kami tidak tahu. Baru setelah mereka memberitahu, kami tidak melakukannya lagi.
Ilustrasi diatas memang tidak berkaitan dengan hukum positif dalam kasus saling bunuh seperti kasus yang dialami oleh dua kelompok dibwah pimpinan Mata Gunung dan Celitai. Tapi, dari ilustrasi ini saya mengajak Anda untuk memikirkan kembali, apakah mereka (masyarakat adat) yang tidak pernah “diberitahu” dan “dididik” mengenai hukum positif harus dikenai hukum positif? Bagaimana dengan ketidaktahuan mereka? Apa jadinya kalau kami (saya dan beberapa teman) dikenai “hukum positif warga di lereng kaki Gunung Arjuno?
Saya setuju keadilan harus ditegakkan untuk menjamin ketenangan warga masyarakat dan tidak dilukainya prinsip keadilan itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah adil itu selalu berarti sama rata sama rasa? Ataukah, adil itu berarti menempatkan sesuatu pada porsinya? Jawaban Anda untuk pertanyaan ini tentu sangat beragam. Bukankah “anak: yang bisa dan sah dikenai “hukum orangtuanya” adalah anak yang benar-benar jelas statusnya ke-anakannya? Bukankah orangtua yang berhak menuntut kewajiban dari anak-anaknya adalah orangtua yang sudah lebih dulu memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya.
Sekarang, saya mengajak Anda rekan-rekan semua, untuk melihat bagaimana dan seperti apa posisi suku-suku di pedalaman (walaupun tidak semua) di mata negara. Apakah mereka kebanyakan, jangan semua, sudah diakui sebagai anak negara. Lalu ya, dimana “surat kelahiran dan pengakuan” mereka? Bukankah masih sangat banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka punya negara selain “negara” kecil mereka. Bukankah tidak banyak dari mereka yang tahu bahwa mereka memiliki “orangtua” selain orangtua sukunya? Sulit dan tidak sesederhana yang kita katakan.
Kembali ke penerapan hukum positif untuk suku-suku terasing. Apakah memang hukum positif memang terbukti bisa dilaksanakan kepada mereka hanya karena mereka hidup di wilayah NKRI? Memang secara de facto mereka tinggal di hutan-hutan di wilayah NKRI tetapi apakah hak mereka sama dengan warga NKRI lainnya? Memang, saya sepenuhnya sadar, ada suku-suku yang keukeh untuk tidak mau menerima pengaruh dari luar. Itu perkecualian.
Sekali lagi, dikenakannya hukum positif kepada warga suku Anak Dalam selayaknya kita jadikan bahan perenungan untuk memikirkan kembali tindakan-tindakan seperti itu yang lebih kelihatan sebagai “pemerkosaan” sepihak (kalau dua belah pihak sama-sama mau, itu bukan “perkosaan he…he…). Memang, supremasi hukum harus ditegakkan di seluruh wilayah NKRI. Saya sangat setuju! Pun begitu, aplikasi hukum positif tidak bisa dan “haram” diberlakukan tanpa pihak-pihak yang berpotensi dikenai akibat-akibatnya tidak lebih dulu dibuat menjadi tahu akan keberadaan hukum, pa dan bagaimananya serta bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya. Kita tidak perlu takut huykum adat akan merongrong kewibawaan hukum positif. Aplikasi hukum positif secara sepihak dalam kasus ini justru hanya akan membuat perdamaian antar sesama anggota suku Anak Dalam terancam karena tidak atau belum sempurnanya ritus adat yang menjadi konvesi atau kespakan umum dianatar mereka. Dengan idak sempurnanya proses perdamaian ini, tidak akan pernaha ada jaminan, setelah pihak-pihak yang memang harus dikenai hukum positif karena pelanggaran yang mereka lakukan tidak dikenai hukuman adat dan sosial selepas mereka dari lembaga pemasyarakatan. Ini jelas lebih berbahaya. Sekali lagi, saya hanya mengajak kita semua merenung dan merenungkan bagaimana supremasi hukum harus ditegakkan tanpa memperkosa hukum lain yang efektif dalam situasi-situasi tertentu. Intinya, hukum positif yes. Akan tetapi, perlu dicarikan cara untuk mendidik orang-orang yang terasing dan jauh dari informasi untuk bisa memahaminya secara bertanggungjawab. Anak siapa mereka?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s