What is Your Umberella, Domine?

Posted: April 7, 2010 in Kritik sosial

Gatra edisi No. 21 Tahun XVI, 1-7 April 2010 hal 84-85 kolom Hukum menampilkan berita Berjudul Pesangon Pendeta Setelah PHK. Inti permasalahan dalam berita itu adalah ada seorang pendeta di sebuah gereja (Gereja Tiberias) mengajukan tuntutan uang pesangon karena di “PHK” secara sepihak oleh gereja. Sampai sang pendeta meninggal, “pesangon” yang dituntut tidak kunjung turun. Masing-masing pihak, dalam hal ini gereja dan pengacara sang pendeta, mempunyai argumennya masing-masing untuk, pada satu sisi tetap menuntut “uang pesangon” yang tak kunjung dibayar dan di sisi yang lain, gereja bersikukuh tidak mengabulkan tuntutan tersebut dengan mengacu bahwa pendeta bukan pekerjaan. “Pekerjaan” pendeta berbeda dari pekerjaan atau profesi lainnya (?) oleh karena itu tuntutan tersebut “salah alamat” dan tidak sepantasnya.

Masalah ini menjadi semkain berlarut-larut karena upaya pemecahannya dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Parahnya, hukum yang dipakai adalah hukum hubungan industrial. Majikan dan buruh. Ironis.

Kasus ini saya ambil sebagai bahan perenungan. Saya mengajak Anda sekalian pembaca, apapun agama dan kepercayaan Anda, untuk merenungkan kembali adakah payung hukum di negeri ini yang bisa menjadi penengah ketika “ulama” terlibat konflik dengan institusi “pemberi kerja” dengan mengajukan pertanyaan ulama ikut siapa dalam hal hukum? Dan apakah ulama itu adalah (bisa dikategorikan) profesi dan atau pekerjaan. Ataukah, ulama hanyalah sebuah bentuk pengabdian atau pelayanan semata? Dari sini kita mungkin bisa merenung dan kemudian mencari solusi.

Sebelum lebih jauh, perlulah dijelaskan bahwa kata ulama dipakai sebagai acuan untuk semua rohaniwan dari berbagai agama. Istilah institusi “pemberi kerja” dalam hal ini mengacu kepada lembaga tempat rohaniwan “bekerja”. Apakah itu gereja, masjid, kelenteng, wihara, pura dsb. Semoga saya tidak salah memilih diksi dengan penyebutan-penyebutan ini.

Sekarang mari kita diskusikan pertanyaan pertama—payung hukum. Apakah absah, mengacu kepada kasus dalam GATRA, kalau payung hukum yang pas untuk menaungi dan menjadi penengah dalam kasus “sengketa” antara ulama dan institusi “pemberi kerja” adalah hokum/peradilan industri?

Jika dilihat sepintas dan dalam lingkup yang sangat sempit, hukum industrial yang relasinya adalah majikan dan buruh, bisa dipakai dan diterapkan. Dalam relasi ini intinya ada pihak yang “mempekerjakan” dan “dipekerjakan” serta gaji sebagai upah atas apa yang sudah dilakukan oleh pekerja. Masalahnya di sini adalah, “pekerjaan” para ulama tentunya berbeda dari professional atau buruh. Juga, apakah masjid, wihara, pura dsb layak disebut sebagai pemberi kerja. Ini kompleks. “Pekerjaan” ulama memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri. Selain itu, uang yang diterima apakah bisa disebut sebagai gaji. Bagi saya secara pribadi, uang yang diterima oleh ulama setelah mereka melakukan pekerjaannya, sekali lagi secara pribadi, bisa disebut sebagai “gaji”. Kalau ada patokan normative bahwa yang disebut gaji adalah sejumlah uang yang diterima secara tetap dalam hal jumlah dan waktu penerimaannya, hal ini bisa diterima juga. Jangan gajilah, honor aja mungkin lebih tepat supaya bisa fleksibel dan mewadahi ulama-ulama yang diundang untuk memberikan ceramah, penyegaran rohani, tausiah pada acara-acara tertentu.

Pertanyaan kedua adalah apakah ulama itu profesi ataukah pengabdian. Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Ada yang mengatakan ulama bukan profesi tetapi pelayanan dan pengabdian. Alasannya? Ulama adalah satu bidang yang membutuhkan “panggilan khusus”. Tanpa panggilan itu orang tidak akan bisa atau tidak akan langgeng jadi ulama (?). Kelompok ini mengatakan ulama adalah pengabdian dan pelayanan. Bagaimana jika dikaitkan dengan uang, gaji maksudnya. Apakah panggilan dan pengabdian itu tidak mengharapkan dan memerlukan bayaran? Yang ekstrim mengatakan, ulama tidak perlu dan tidak boleh mencemaskan kehidupannya. Harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan and live by faith. Panggilan, profesi, pengabdian adalah trikotomi yang tidak bisa dipaksakan kemutlakannya. Selalu ada alasan dibalik sebuah pilihan dan argument.
Kalau kita kembali ke kasus yang dimunculkan GATRA, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kepastian “payung”. Ulama secara legal profesinya ada di bawah payung mana dan apa warnya? Lepas apapun istilah yang dipakai apakah profesi, pengabdian dan panggilan HUKUM POSITIF harus tetap ada untuk mengatur, melindungi dan memediasi manakala terjadi perselisihan.

Yang kedua adalah, kita wajib belajar arif memperlakukan orang lain. Maksudnya, jangan menjadi orang yang suka dengan cepat dan mudah melupakan jasa-jasa orang lain yang sudah bekerja di lembaga kita dalam hal ini tempat ibadah apakah gereja, pura, masjid atau wihara. Kitab suci harus dijadikan sebagai dasar yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah komunitas keagamaan karena pada hakikatnya, hukum positif tidak akan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab suci. Belajar arif juga mencakup perilaku kita yang tidak mencari-cari dalih dengan menjadikan AD/ART lembaga sebagai pijakan yang diplintir-plintir untuk lepas dari tanggungjawab. Ironis sekali kalau pada waktu mengajarkan kepada umat untuk berbaik hati kepada orang lain kita mengacu dan merujuk kepada kitab suci namun pada lain kesempatan, ketika ada masalah, kita meninggalkan kitab suci dan memakai AD/ART organisasi atau lembaga untuk menghilangkan kewajiban untuk berbaik hati kepada orang lain. Masalhnya di sini adalah penempatan tidak selayaknya dan sepatutnya dari kitab suci dan hukum-hukum organisasi.

Akhirnya, dengan tidak bermaksud memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa ini, saya mengajak kita memikirkan kembali apakah sudah selayaknya kita menempatkan hubungan kerja ulama dan institusi keagamaan dalam hubungan majikan dan buruh seperti dalam hubungan industrial yang umumnya majikan selalu menang ketika berpekara. Juga, Dimana kitab suci kita tempatkan dalam hubungan dan kehidupan organisasi. Apakah kitab suci berada di bawah AD/ART organisasi ataukah sebaliknya? Atau, kitab suci adalah dasar yang memberikan nafas kepada AD/ART organisasi. Menurut Anda, ulama itu profesi, panggilan atau pengabdian? Di mana tempat mereka dalam sistim hukum kita? Perlukah kita buat Pansus (pansus lagi.., pansus lagi) untuk mengusulkan dibuatnya hukum yang mengatur dan menaungi profesi ulama?

Comments
  1. bilal says:

    hmmm
    visit : akhmad06.student.ipb.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s